Fatwa Muhammadiyah tentang Bunga

SYARIAHPEDIA.COM. Setelah MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga pada tahun 2004, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa tentang bunga pada tahun 2006. Melalui Majlis Tarjih dan Tajdid Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 tahun 2006 memutuskan hal-hal berikut ini tentang Bunga (versi lengkap lihat www.muhammadiyah.or.id).

Pertama  : Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama. 
Kedua  : Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama. 
Ketiga : Bunga (interest)adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan itu bersifat  mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
Keempat : Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
Kelima  : Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsipprinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan” dan “Kesukaran membawa kemudahan.”
Keenam  : Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.
Ketujuh  :  Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya;
Kedelapan  :  Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.